HAM (HAK
ASASI MANUSIA)
UUD 1945
PASAL 28 A – J
PASAL 28 A
Setiap orang
berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
>> Maksud isi tersebut adalah bahwa setiap manusia terutama warga negara
indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan
mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa
orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada
yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apa lagi tanpa alasan, maka
orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.
Contoh : Seorang
pelajar SMAN 2 Kota Tegal, Jawa Tengah, nekat melakukan aborsi atas bayi yang
dikandungnya dari hasil hubungan gelap dengan kekasihnya. Untuk menghilangkan
jejak pelaku membuang janin berusia 5 bulan hasil aborsi ke dalam closet
rumahnya.
PASAL 28 B
(1) Setiap
orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan
yang sah.
>> Maksud pernyataan tersebut adalah bahwa setiap warga negara indonesia
memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan
melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan dimata hukum
Jika tidak, maka keluarga tersebut tidak sah di mata hukum dan hak-hak sebagai
warga negara indonesia tidak dijamin oleh negara.Jika sah, maka keluarga
tersebut berhak untuk membentuk keluarga dan hak-hak seluruh anggota keluarga
tersebut terjamin di mata hukum Negara.
(2) Setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
>> Setiap anak sejak dia lahir, memiliki hak untuk hidup,tumbuh,
berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka,
sejak lahir anak tersebut harus di asuh dan diperlakukan selayaknya manusia.
tidak boleh ada yang melakukan kekerasan atau pun diskriminasi, walaupun hal
tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan atau
diskriminasi atas anak tersebut oleh keluarga sendiri, apalagi orang lain, maka
orang yang melakukan kekerasaan atas anak tersebut harus menerima hukuman
sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia.ni orangtuanya sekalipun.
Kekerasan terhadap anak merupakan bagian dari bentuk kejahatan anusiaan yang
bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.
Contoh : Pemerintah mentransformasikan hak anak ke dalam proses
pembangunan,yaitu kebijakan Kota Layak Anak,istilah ini dibuat oleh Kementerian
Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005.
PASAL 28 C
(1) Setiap
orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak
mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi,
seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan
umat manusia.
>> Maksudnya setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal
pendidikan, teknologi dan pengetahuan, seni budaya untuk meningkatkan kualitas
hidupnya dan demi kesejahteraan manusia terutama rakyat indonesia. Keluarga
berkewajiban membantu mewujudkanhal ini, jika keluarga kurang mampu maka negara
berkewajiban membantu mewujudkan hal ini terutama bagi warga negara yang
memiliki kemauan dan kemampuan yang besar.
(2) Setiap
orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara
kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
>> Setiap orang berhak memajukan dirinya secara kolektif unntuk membangun
masyarakat, bangsa dan negara indonesia. Setiap orang berhak mencalonkan
dirinya untuk menjadi pilihan rakyat dalam hal pembangunan negara dalam arti
dapat ikut serta dalam calon Presiden, DPR,MPR,Mentri,Bupati,gubernur, bahkan
RT. Atau jika terbeban, dapat membangun bangsa secara sukarela melalui Lembaga
Swadaya Masyarakat atau semacamnya. Semuanya dari rakyat, oleh rakyat, dan
untuk rakyat.
Contoh : Pemberian
beasiswa kepada pelajar/ mahasiswa yang berprestasi dan kurang mampu demi
mencapai hak pendidikannya.
PASAL 28 D
(1) Setiap
orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
>> Setiap orang berhak atas pengakuan dalam arti diakui oleh negara ,
jaminan dan perlindungan dari negara itu sendiri serta perlakuan yang sama
dihadapan hukum
(2) Setiap
orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan
layak dalam hubungan kerja.
>> Untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan imbalan yang pentas memang
tergantung kepada persiapan para pencari kerja tapi pemerintah juga
berkewajiban menciptakan banyak lapangan pekerjaan agar tingkat pengangguran
semakin menurun dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
(3) Setiap
warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
>> Negara memberikan hak kepada tiap warga atau masyarakat untuk ikut
dalam berpolitik. Negara terlihat berusaha memenuhi kewajibannya. Ini sudah
terlihat dari banyak munculnya berbagai partai politik. Tinggal bagaimana para
partisipan politik benar-benar bekerja sesuai dengan tugasnya tanpa adanya
penyimpangan.
(4) Setiap
orang berhak atas status kewarganegaraan.
>> Tiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Berarti masyarakat
mempunyai hak untuk untuk mendapatkan perhatian dan perlindungan negara serta
ikut berpartisipasi dalam berbagai acara nasional seperti pemilu sebagai warga
negara Indonesia. Dan karena memiliki status kewarganegaraan Indonesia, berarti
masyarakat juga berkewajiban untuk taat terhadap hukum dan peratuaran yang
berlaku di wilayah Indonesia.
Contoh : kasus
penculikan yang terjadi pada tahun 1984-1998 yang mengakibatkan 23 korban dan
terjadi peristiwa penghilangan secara pakssa oleh militer terhadap para aktifis
pro demokrasi.
PASAL 28 E
(1) Setiap
orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan
dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat
tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
>> Setiap orang berhak untuk memilih agamanya sendiri dalam arti dia
nyaman dengan agamanya tersebut dan tidak berpindah-pindah agama dan pengajaran
untuk menuntut ilmu , memilih pekerjaan mana yang pantas untuk mereka dan
sesuai dengan kualitas mereka masing-masing dan memilih negara serta bertempat
tinggal dinegara piulihannya tersebut tetapi atas dasar hukum dan pemerintahan
yang sah.
(2) Setiap
orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai
dengan hati nuraninya.
>> Serta pemerintah memberikan kebebasan atas keyakinan yang diyakini
oleh warga Negara tesebut dan berhak atas pemikiran dan sikap yang mereka ambil
dikehidupan sehari hari sesuai dengan hati nurani yang mereka anggap benar
selama semua itu tidak merugikan orang lain.
(3) Setiap
orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
>> Serta setiap Negara menjamin atas kebebasan berorganisasi berserikat
dan berkumpul dengan tidak merugikan pihak lain atau Negara itu sendiri dan
mengeluarkan pendapat dengan bebas dan mendengar pendapat tersebut dengan baik
, baik pendapatnya diterima atau pun tidak diterima.
Contoh : Kasus George
Aditjondro yang dilaporkan atas nama pencemaran nama baik dan tindakan tidak
menyenangkan oleh Forum Masyarakat Yogyakarta (FMY) tak memenuhi panggilan
polda
PASAL 28 F
Setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.
>> Setiap orang berhak untuk berbicara dan memperoleh informasi dari mana
pun dan mengembangkannya dalam masyarakat dengan menggunakan media yang telah
tersedia dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta maka
hal tersebut diperbolehkan
Contoh : Beberapa
kasus terakhir sepertinya ada yang melanggar pasal ini akan tetapi dianggap di
benarkan. Kasus Ibu Prita misalnya. kita tentu beberapa kali mendengar
munculnya kasus yang bersumber dari internet alias dunia maya. Gara-gara
postingan dan tulisan di internet, ada beberapa peselancar dunia maya yang
tersandung UU ITE dan terancam dijebloskan ke penjara, Ibu Prita Mulyasari
salah satunya,Melihat kasus yang dialami oleh Ibu Prita Mulyasari vs Omni
International Hospital jelas akan membuat siapupun miris. Bagaimana tidak
seperti yang kita ketahui Ibu Prita hanya ingin berbagi pengalaman yang
dialaminya di rumah sakit Omni, dan karena memang Ibu prita telah dirugikan
oleh pihak rumah sakit tersebut
PASAL 28 G
(1) Setiap
orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
yang merupakan hak asasi.
>> Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dari Negara
baik bagi dirinya sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda
yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang pun berhak atas rasa aman
dan perlindungan dari ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai
dengan hak asasi manusia.
Dan bagi orang yang melakukan kekerasan ataupun mencoba untuk melakukan
tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, maka orang tersebut dapat
dipidanakan dan mendapatkan hukuman yang telah diatur oleh Negara tersebut.
(2) Setiap
orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
>> Warga Negara pun berhak untuk bebas dari tindakan penyiksaan dan
perlakuan yang dapat merendahkan derajat dan martabat manusia. Dan untuk
melindungi warganya, maka negara membentuk lembaga di bidang hukum untuk
mencegah terjadinya tindak kekerasan dan kejahatan di masyarakat. Setiap warga
negara pun berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.
Contoh : Kasus
Perampokan sekaligus pembunuhan 3 keluarga di bekasi.
PASAL 28 H
(1) Setiap
orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan
lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
>> Setiap orang berhak untuk hidup dengan sehat dan bertempat tinggal
yang bersih , aman dan tentram dan mendapat pelayanan kesehatan yang baik ,
misalnya dalam masyarakat yang tidak mampu diberi kartu sehat agar meringankan
biaya mereka , tetapi tidak di salah gunakan
(2) Setiap
orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
>> Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum
yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap
setiap bentuk apa pun
(3) Setiap
orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara
utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Makna: setiap orang itu berhak atas jaminan dalam bentuk sosial atau kebutuhan
hidupnya untuk bertumbuh dan menjadi manusia yang baik dan berpendidikan
(4) Setiap
orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh
diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.
>> Setiap
orang itu memiliki hak pribadi dan yang milik pribadi itu tidak boleh ada
campur tangan atau diganggu gugat oleh orang lain dengan tidak sopan
Contoh : Penggusuran
yang dilakukan pemerintah terhdap warga sragen demi kepentingan
pemerintah,sedang hak kepemilikan tanah aadalah hak paten warga sragen.
PASAL 28 I
(1) Hak
untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi
dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku
surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa
pun.
>> Setiap orang lahir bukan untuk disiksa dan hak untuk tidak di siksa
misalnya dalam sebuah pekerjaan TKI masih banyak para-para majikan yang
menyiksa pembantunya dan itu harus dilaporkan kepada yang berwajib agar merdeka
dalam segi hati dan rohani mereka dan kita harus diakui dalam hokum
(2) Setiap
orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa
pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat
diskriminatif itu.
>> Setiap orang bebas atas perlakuan seseorang dan mendapat perlindungan
dari pemerintah agar tidak terjadi lagi konflik atau perselisihan yang
berkelanjutan dan berkepanjangan atau pun permasalahan yang sewaktu-waktu tidak
di selesaikan atau tidak terpecahkan sama sekali(permasalahan yang hanya di
jadikan sebagai pemanas global saja)
(3)
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
>> Budaya harus dihormati, dilestariakan tidak memandang sebalh mata akan
budaya kita dan tidak membiarkan akibat perkembangan zaman budaya kita
menghilang begitu saja kita harus menjaganya dengan baik agar generasi mudah
bisa mengetahui budayanyamasing-masing.
(4)
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah
tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
>> Pemerintah harusnya lebih memajukan atau memberikan hak penuh terhadap
hak asasi manusia. Agar semua pihak yang mempunyai hak asasi dapat menegakkan
hak-hak mereka yang slama ini tidak pernah di anggap oleh pemerintah-pemerintah
yang hanya mementingkan kepentingan sendiri atau tidak pernah menganggap serius
hak asasi manusia yang tertindas selama ini.
(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai
dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia
dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.
>> Pemerintah sebaiknya membuat peraturan perundang-undangan yang
berisikan bahwa hak asasi manusia harus dijungjung tinggi dan harus
diperjuangkan agaar tidak terjadi lagi perselisihan konflik yang menyangkut hak
asasi manusia.
Contoh : Kasus
lumpur lapindo yang tak kunjung temu titik penyelesaiannya dampak tangan yang
tidak bertanggung jawab,yang mengakibatkan kerugian pada warga sidoarjo
PASAL 28 J
(1) Setiap
orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
>> Setiap orang itu harus saling menghormati satu dengan yang lain dan
tidak ikut campur dalam hak-hak orang tersebut itulah pertandanya kita
bernegara dan berbangsa
(2) Dalam
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin
pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Contoh : Kasus
kriminalisasi terhadap direktur walhi Sulawesi selatan oleh mapu ida Sulawesi
selatan.
PEMILU
SEBAGAI PERWUJUDAN DEMOKRASI
Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan
secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil.
Melalui Pemilu, para wakil rakyat dan
pemerintahan sebelumnya yang tidak memihak rakyat bisa diganti. Jika pemimpin
yang dipilih oleh rakyat pada Pemilu sebelumnya ternyata kebijakannya tidak
memihak rakyat maka rakyat bisa bertanggungjawab dengan tidak memilihnya lagi
di Pemilu berikutnya.
Pemilu juga dapat
dipahami sebagai berikut:
- Dalam
undang-undang nomor 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dalam bagian
menimbang butir a sampai c disebutkan:
A.
Bahwa berdasarkan undang-undang dasar 1945, negara republik indonesia adalah
negara yang berkedaulatan rakyat;
B.
Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam
rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara
C.
Bahwa pemilihan umum umum bukan hanya bertujuan untuk
memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga
Permusyawaratan/Perwakilan, melainkan juga merupakan suatu sarana untuk
mewujudkan penmyusunan tata kehidupan Negara yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Demikian juga dalam bab I ketentuan umum pasal 1 ayat 1 disebutkan
bahwa: "pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam
negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan
undang-undangn 1945.
Dalam pernyataan umum hak asasi manusia PBB pasal 21 ayat 1
dinyatakan bahwa "setiap orang mempunyai hak untuk mengambil bagian dalam
pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakilnya yang
dipilih secara bebas." Hak untuk berperan serta dalam pemerintahan ini
berkaitan dan tidak terpisahkan dengan hak berikutnya dalam ayat 2 yaitu
"setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh ekses yang sama pada pelayann
oleh pemerintah negerinya."
Selanjutnya untuk mendukung ayatayat tersebut, dalam ayat 3
ditegaskan asas untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang melandasi kewenangan
dan tindakan pemerintah suatu negara, yaitu "kehendak rakyat hendaknya
menjadi dasar kewenangan pemerintah; kehendak ini hendaknya dinyatakan di dalam
pemilihan-pemilihan sejati dan periodik (periodik) yang bersifat umum dengan
hak pilih yang sama dan hendaknya diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau
melalui prosedur pemungutan suara bebas".
Pernyataan umum Hak Asasi Manusia PBB pasal 21 khususnya ayat 3
tersebut merupakan penegasan asas demokrasi yaitu bahwa kedaulatan rakyat harus
mejadi dasar bagi kewenangan pemerintah dan kedaulatan rakyat melalui suatu
pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia.
Sebagai salah satu alat demokrasi, Pemilu
mengubah konsep kedaulatan rakyat yang abstrak menjadi lebih jelas. Hasil
Pemilu adalah orang-orang terpilih yang mewakili rakyat dan bekerja untuk dan
atas nama rakyat. Tata cara seleksi mencari pemimpin dengan melibatkan sebanyak
mungkin orang telah mengalahkan popuralitas model memilih pemimpin dengan
penunjukan langsung atau pemilihan secara terbatas.
Dengan demikian, Pemilu adalah gerbang
perubahan untuk mengantar rakyat melahirkan pemimpin yang memiliki kemampuan
untuk menyusun kebijakan yang tepat, untuk perbaikan nasib rakyat secara bersama-sama.
Karena Pemilu adalah sarana pergantian kepemimpinan, maka kita patut
mengawalnya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu sangat
dibutuhkan. Masyarakat perlu lebih kritis dan mengetahui secara sadar nasib
suara yang akan diberikannya. Suara kita memiliki nilai penting bagi kualitas
demokrasi demi perbaikan nasib kita sendiri.
Keterlibatan masyarakat dapat dimulai sejak
memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih, meneliti dan mempelajari para
calon, mengikuti dan mengawasi pelaksanaan kampanye, melaporkan pelanggaran
penyelenggara dan peserta, mencari tahu tentang calon pemimpin, memberikan
suara pada hari pemungutan suara serta menjaga suara yang telah diberikannya
murni berdasarkan hasil suara di TPS.
Sebanyak mungkin informasi tentang peraturan
dan pelaksanaan dalam Pemilu dapat menjadi pengetahuan yang dimiliki oleh
pemilih dan menjadi modal utama Pemilu akan berjalan dengan tertib, lancar dan
damai untuk kepentingan nasib bangsa kedepan.
Dalam sistem pemerintahan yang demokratis,
kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat, artinya suara rakyatlah yang
menentukan masa depan pemimpinnya. Pemerintahan yang dibentuk benar-benar
berdasarkan keinginan dan kepercayaan rakyat. Warga masyarakat yang mempunyai
hak pilih mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suaranya.
Prinsip Pemilu Demokratis :
1.
Dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu (Jajaran KPU
dan Jajaran BAWASLU) yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun.
2.
Dilaksanakan
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3.
Semua
tahapan dilaksanakan secara demokratis, prosedural, transparan dan akuntabel.
4.
Pemerintah
dan jajarannya menjaga integritas dan netralitas.
5. Melindungi dan menjaga kesamaan
hak pemilih dengan prinsip satu suara mempunyai nilai yang sama (one person,
one vote dan one value).
